MAKNA TERTENTU DIBALIK PERNYATAAN GUBERNUR PAPUA BARAT SOAL TERORIS

Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi. Gubernur Papua Barat

Pagi hari ini, Senin 10 September 2012 harian lokal “Media Papua” merilis Headline News pemberitaanya bertajuk “Tidak Ada Teroris di Papua Barat” sebagaimana hal ini adalah pernyataan orang nomor satu di Propinsi Papua Barat sebagai Kepala Daerah Propinsi yakni Brigjen (Purn) Abraham Oktovianus Atururi. Kelanjutan pernyataan lainnya yaitu “kalau mau bilang Orang Papua mau Merdeka itu ada, tetapi kalau Teroris itu tidak ada, Teroris itu ada di Jawa, demikian deretan pernyataan Gubernur yang dirilis media lokal Manokwari tersebut.

Meskipun sederhana dan tidak ada detil uraian yang dapat diberitakan dari pernyataan sosok Pejabat Gubernur, namun setidaknya terdapat makna – makna tertentu dari pernyataan tersebut. Beragam person tentunya miliki beragam persepsi soal pernyataan ini, tetapi hal – hal penting bisa ditarik oleh Imagine kita. Pernyataan ini dikeluarkan sosok Gubernur yang mantan militer setelah beberapa hari sebelumnya Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpau membantah dan mengatakan “tidak ada Densus 88 yang ditempatkan di Papua”.

Pernyataan – pernyataan ini keluar ternyata disaat yang bersamaan sedang terjadi pergantian pejabat Kapolda Papua dari pejabat yang lama Irjen Pol B.L Tobing yang dimutasi tugas ke Mabes Polri digantikan Irjen Pol Tito Karnavian berdasarkan surat telegram KAPOLRI No : ST/1768/IX/12 tertanggal 3 September 2012. Track record Pejabat Polda yang baru ini menurut beberapa sumber mengungkap bahwa Irjen Pol Tito Karnavian pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 jebolan Massey University Auckland Selandia Baru ini adalah Perwira Polri yang termasuk paling sukses dalam setiap menjalankan penugasan. Pernah memimpin tim Kobra saat sukses mengungkap dan menangkap Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Pak Tito juga pernah memimpin Tim Densus 88 yang mempin operasi penumpasan janringan teroris Dr. Azari di Batu, Malang Jawa Timur tahun 1995, juga kejeniusan Tito dalam mengungkap Noordin M. Top telah mengantarkan Tito meraih jabatan – jabatan penting di Mabes POLRI.

Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat Papua soal sosok Kapolda eks Densus 88, Olga Hamadi aktifis Kontras - Papua mengatakan “Pesimis terhadap pergantian Kapolda seperti ini, karena pasti cara – cara pendekatan yang digunakan masih dengan kekerasan (represif), latar belakang mempengaruhi kinerja, kalau boleh memilih bisa diangkat figur lain selain Tito”.

Apakah ini adalah relasi lintasan pernyataan pejabat Papua Barat yang mengatakan “Tidak Ada Teroris Di Papua Barat”?.  sehingga orang Papua tidak perlu khawatir dengan Kapolda yang pernah mempin Densus 88 POLRI pada Desember 2009 lalu, artinya masyarakat tidak perlu resah dan khawatir. mencermati konteks Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pasal 48 ayat 5 mengatakan bahwa "Pengangkatan Kapolda Papua dilakukan oleh Kapolri berdasarkan persetujuan Gubernur Propinsi Papua, Otomatis pernyataan pejabat Gubernur tersebut sudah cukup menjadi legitimasi ke-dua Propinsi untuk menerima sesosok Kapolda Pak Tito. Anehnya mencermati dramatisasi ini bila merujuk pada type Mabes POLRI Papua adalah Type A yang berarti tingkat gangguan keamanan cukup tinggi sehingga Kapoldanya harus Inspektur Jendral alias bintang dua. Jikapun demikian maka, “makna tertentu para pejabat di atas mendekati hasil publikasi jurnalis Hyden Cooper dan Lisa Main dari ABN News Australia. Skuad anti-teroris yang di danai AFP Australia telah melancarkan Kampanye berdarah terhadap aktifis Papua”. 

Resource : Personal Article