RESPON BIN TERHADAP “CALL FOR ARREST INDONESIAN PRESIDENT”

Wanted for Arrest

Sekitar minggu lalu, Jumat 14 September 2012 Radio New Zaeland Internation merilis headline news bertajuk “Call For Arrest of Indonesian Presiden for Genocide in Papua”.  WPAT Campaigner menawarkan US$ 80.000 kepada siapa saja yang berani menangkap Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris awal November nanti.  “SBY gagal menyelesaikan masalah Papua, terjadi genoside dan militer Indonesia beroperasi sangat brutal di Papua” sebagaimana kutipan Radio New Zaeland dari WPAT Campaigner.

Menurut situs Asian News Net, “Yudhoyono miffed over plan for his arrest”, Presiden telah mennggapi dengan marah atas langkah aktifis pro-separatis yang menawarkan penangkapan dengan sayembara. Situs http://arrestpresidentsby.wordpress.com/  mengungkap “We are offering a reward of £50.000 to the first person(s) who perfoms a citizen arrest on Indonesian President during his state visit to the UK” untuk orang pertama yang melakukan penangkapan Presiden Indonesia saat dalam kunjungannya ke Inggris 31 Oktober sampai dengan 2 Nopember 2012. Lebih dari 500.000 orang Papua tewas, tidak ada perlindungan HAM di Papua, termasuk kebebasan berbicara, lebih dari 15 tahun orang Papua dipenjara karena unjukrasa damai.

Impact dari Call for arrest ini, Jakarta beraksi sangat sederhana namun tegas terhadap Papua :

Kepala BIN Marciano Norman :

Kelompok – kelompok itu (separatis) ada, mereka menjalin komunikasi dengan aktfis – aktifis asing dan politisi.  Mereka selalu menceritakan kejadian – kejadian yang ada di Indonesia untuk menceritakan buruknya Handling Indonesia terhadap Papua. Komunitas – komunitas warga Indonesia yang ada diluar negri perlu meluruskan berita – berita negative seperti ini. itu bohong, pembantaian 500 ribu warga Papua adalah fitna.

Juru Biacara Kepresidenan JULIAN ALDRIN PASHA :

Sayembara itu telah mengganggu SBY, bahkan sampai membuat SBY tidak tenang, terus terang ini mengganggu hubungan baik kedua Negara. Ini tak nyaman, bagi kami “perlu diluruskan”.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan DJOKO SUJANTO :

Mengatakan, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah mengirim surat kepada SBY, dalam surat itu dinyatakan SBY tidak perlu kawatir dengan berita yang dilansir Radio Internation New Zaeland.

Inggris yang mengundang, bukan kami (Indonesia) yang minta diundang terkait apresiasi Inggris terhadap apa saja yang dilakukan Indonesia terutama dibidang demokrasi, lingkungan hidup dan ekonomi. “kalau ada sayembara penangkapan, pemerintah Inggris akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap undangan yang diberikan kepada SBY”.

Sekjen PDIP TJAHYO KUMOLO :

Menghibur SBY dengan mengatakan, “gerakan – gerakan tersebut perlu dicermati tetapi tidak perlu menjadi kecemasan Presiden RI. Saya kira Intelijen Indonesia dan atase pertahanan sudah mendeteksi dan melaporkan kepada Presiden RI gelagat dan perkembanganya (sayembara).

Resource :

www.rnzi.com

www.kaskus.co.id

www.asian.newsnet.net

AH-64 APACHE SANG PREDATOR UNTUK PAPUA

AH-64 APACHE

Awal Sepetember kemarin (2012) menyambut kunjungan Hillary Clinton ke Jakarta  WPAT (West Papuan Advocacy Team) menyurati Sekretaris Mentri luar negri AS (Amerika Serikat) guna menghimbau Pemerintah AS  tidak menyetujui penjualan AH-64 Apache dengan Pemerintah Indonesia, “Anda menggunakan kesempatan kunjungan anda untuk menginformasikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa rencana penjualan AH – 64 Apache tidak akan mengalami kemajuan”, Demikian kutipan surat WPAT.

Terobosan ini mengingat beberapa bulan kemarin sekitar 90 LSM internasional meminta pemerintah AS (Amerika Serikat/USA) untuk tidak menjual Helikopter tempur US Army (angkatan darat AS) ke Indonesia, AH 64 Apache. Kelompok organisasi tersebut perpendapat bahwa ketentuan dalam Helikopter itu menibulkan ancaman langsung terhadap warga sipil Papua. Hal ini sebagai upaya mencegah TNI yang selama bertahun – tahun dipertahankan dalam penugasan operasi – operasi militer selain perang (OMSP) di Papua menggunakan kekuatan yang berlebihan over strength military. Menurut mereka Apaceh adalah senjata yang paling mematikan yang akan digunakan TNI untuk meningkatkan konflik antara Indonesia dan Papua Barat, Apaceh akan meningkatkan kapasitas TNI dalam melancarkan operasi – operasi penyapuan di Papua barat, hal ini akan meningkatkan penderitaan dikalangan penduduk sipil akibat korban operasi dengan Apache.

Progres terkini terkait AH-64 Apache, pada Juli dan Agustus 2012 Pemerintah AS telah memberikan signal penawaran heli tempur AH -64 Apache kepada Indonesia. Menetri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro pada Jumat, 24 Agustus 2012 di Jakarta mengatakan “kalau ada persetujuan dengan DPR RI maka kita (TNI) akan membeli delapan unit AH -64 Apache”. Heli serbu modern ini seharga US$45 Juta per-unit atau setara 2 kali harga SU-27 Mk1 dari Roxobonexport - Rusia.        

Fakta Seputar AH-64 Apache

Apache adalah nama yang dipinjam dari sebuah suku primitif/pribumi Amerika, suku ini oleh Christoporus Colombus dinamai suku “Indian” kala pertama kali menemukan benua Amerika sekitar Oktober 1492 silam. Suku Apache, sebelumnya terkenal dengan kemampuan mengelolah dan mengembangkan strategi perang yang handal pada masa itu, Apache terdiri dari beberapa kelompok yaitu “Mescalero, Mogolon, Arivaiva, Naisa, Tohisih, Faraone, Lanero, Gileno, Chiricahua, Mimbreno dan Tchikun”.

Inspirasi Apachelah yang kemudian dirancang oleh perusahan Hughes Helicopters untuk memenuhi kebutuan Heli serbu US - Army. Perusahan McDonnel Douglas kemudian membeli Hughes Helocopters dan meneruskan pengembangan helicopter ini hinga menghasilkan AH-64 Apache, Long Bow yang kini diproduksi oleh Boeing Integrated Defence System. Apache digerakan oleh dua unit mesin turbin ACI General Electric dan memiliki empat bilah rotor utama (rotor = daya penggerak heli untuk terbang) dan empat bilah rotor ekor, sit position dua crew adalah di depan dan belakang. Apache terdiri dari empat baling – baling, dua mesin dan tiga roda pendaratan landing. Ruang crew dan tangki bahan bakar helicopter ini terlindung paling canggih di dunia sehingga Apache tetap terbang sekalipun menerima tembakan senapan otomatis berkaliber 23 mm. Apache sendiri dipersenjatai meriam rantai M-230 berkaliber 30 mm yang dikendalikan oleh system pengendali, penandaan dan perolehan target (TADS). Apache mampu mengangkut dan membawa rudal anti tank AGM-114 Helifire, roket tak berpadu caliber 70 mm (2,75 in), Hydra 70 dan rudal udara AIM-92 Stinger untuk mempertahankan diri dari Air Attach (serangan udara) musuh. Apache dirancang untuk pertahanan tempur garis depan, mampu beroperasi dalam segalah cuaca, baik siang, malam atau cuaca hujan dan panas dengan menggunakan avionic dan elektronik seperti system penandaan dan perolehan target, system penglihatan malam – juru terbang (TADS/PNVS), pertahanan diri pasif infra-merah, GPS dan system pengendali persenjataan pada helm Shooter (IHDSS).

Beberapa Fakta Penggunaan Apache Dalam Scala Operasi Tempur

Fakta bahwa Apache adalah Helikopter paling mematikan terbukti dengan kehadirannya di medan – medan tempur (field war) yang dielar AS dan sekutunya. Apache juga digunakan Inggris, Belanda, Singapura, Uni – Emirat Arab, Jepang dan Israel bagi kepetingan militernya.

Amerika

AS, menggunakan Helikopter ini sejak tahun 1989 di Panama yang dikenal dengan “Just Cause Operation”, Helikopter ini juga di gunakan di Bosnia, Kosovo dan Iraq. Pada tahun 2003 lebih dari 200 Helikopter Apache digunakan dalam operasi tempur “Desert Storm” untuk memburuh Sadam Husein di Iraq. Perang Afganistan juga US Army menggunakan jasa Apache.

Izrael

Pasukan militer Izrael, IAF menggunakan Apache pada tahun 1990. Terutama operasi yang saat itu dilancarkan IAF yaitu menumpas Hizbullah di Libanon selatan, suatu ketika pesawat Libanon, Cessna RUPS-114 terbang menuju wilayah Izrael dan menjumpai Helikopter AH-64 Apache Izrael, ketika itu juga Apache Izrael menembak jatuh dan menwaskan crew Cessna RUPS-114 Libanon. IAF juga menggunakan Apache untuk memburuh dan menewaskan Syeikh Alhazin dalam operasi intifalda Al Aqsah.

Prospek Apache TNI AD Untuk Papua

Saat ini sebaran postur militer di Papua terlampau sangat padat, postur – postur TNI saat ini menggunakan persenjataan yang seadanya saja, bahkan beberapa diantaranya senjata lama. Jakarta kini melalui Departemen Pertahanan sedang berupaya memdernisasi Alutsista TNI. Hal yang paling mengkawatirkan yaitu penggunaan Apache di Papua menjadi rencana strategis scala operasi TNI yang oleh undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengenai tugas pokok TNI pasal 7 ayat (2) terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terutama dalam kaitannya dengan terorisme dan separatis.

Papua masih dipandang sebagai daerah yang berdataran luas, pegungan dan berhutan lebat memiliki low level conflict. Berbagai aksi penembakan misterius sulit diungkap oleh Polri, TNI termasuk intelijen. Medan yang sangat berat, sulit dijangkau dengan fasilitas militer yang ada selalu menjadi keluhan Polri, TNI dan Intelijen. Inilah fakta yang dapat menginspirasi Pemerintah Indonesia untuk membeli Heli tempur AH-64 Apache meskipun sebagian besar rakyat Indonesia hampir tidak mampu makan dalam sehari.

Menurut saya, pertama sesungguhnya dalam sepuluh tahun hingga lima belas tahun terakhir tidak ada conflict yang berskala serius yang mengancam gangguan sepenggal kedaulatan RI di Papua. Tidak ada kebutuan serius yang membutuhkan operasi militer selain perang di Papua sebagaimana amanat Undang – Undang TNI, bahkan tanpa militer justru masyarakat Papua paling nyaman menikmati kehidupan.  

Ke-dua ini berbanding terbalik dengan letak geografis Indonesia sebagai Negara maritime atau kepulauan. Komando territorial justru memperlihatkan kelemahan militer Indonesia seklipun menggunakan mesin perang kelas dunia. Paling tidak prospek gelar armada pertahanan Indonesia yang paling ideal ke depan adalah wilayah laut. Marinir adalah prioritas yang seharusnya di-support, bukan Angkatan Darat. Tentu sehubungan dengan besaran wilayah laut Indonesian Border lebih dari tiga Negara masing – masing, Australia, Filiphina, Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Papua New Gunea.

Ke-tiga, NKRI terlalu jauh untuk meniru, AS, Inggris, Belanda, Izrael, Uni Emirat Arab, Singapura dan Jepang dalam penggunaan Heli serbu AH-64 Apache, mengingat Indonesia hanyalah Negara berkembang baik aspek HAM, Demokrasi, penegakan hukum, perekonomian juga termasuk politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Pro aktif Indonesia dalam keanggotaan Negara Non-Blok (GNB) dan ASEAN membuktikan Indonesia bukanlah Negara perang seperti AS, Inggris dan Izrael.

Ke-empat, Helikopter Apache di-design dalam beberapa varian antara lain : AH-64A, AH-64B, AH-64C dan AH-64D yang kesemuannya diracik oleh Boeing Integrated Defence System untuk menjawab kebutuan perang militer US Army, RAF – Inggris da IAF – Izrael bukan TNI yang justru paling aktif diterjunkan dalam UN Peace Keeper (Kontingen Garuda pasukan perdamaian PBB).

Tabea..!!!!     

AH-64 APACHE READY TO TAKE OFF

Resource : Svaxnet Network Groups

  

MENEROPONG AGENDA SIDANG MAJELIS UMUM PBB SEPTEMBER 2012

"Sixty-Seventh Regular Session of the UN General Assembly"

UN General Assembly Hall

Majelis Umum PBB (UN General Assembly)atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB, Majelis Umum terdiri dari anggotanya yang berasal dari sekitar 192 Negara anggota PBB yang ada saat ini. Majelis inilah yang akan melangsungkan sidang umum tahunan ke -67 at New York City, US pada Minggu ke-tiga September  2012 nanti, sidang majelis Umum kali ini adalah “Sixty-Seventh Regular Session of The General Assembly” atau Sidang Reguler Sesi ke-67 Majelis Umum. Sebagaimana terjadwal opening on, September, 18^th 2012, pukul 15.00 atau jam 3 soreh waktu New York, AS.

Sidang Majelis Umum ini adalah sidang yang membahas masalah – masalah penting dunia, dimana masalah atau agenda dalam persidangan diangkat dan berasal dari Negara – Negara Anggota, karena PBB adalah organisasi yang dibentuk oleh Negara untuk kepentingan Negara – Negara anggotanya.

Menurut sumber, sidang Majelis Umum PBB September ini akan membahas beberapa hal penting yaitu :

Sumber pertama : “Provisional agenda of the sixty-seventh regular session of the general assembly” mengungkap bahwa Majelis Umum PBB akan bersidang dengan beberapa mata acara sebagai berikut :

Ø  Pembukaan (Pimpinan Majelis Umum PBB)

Ø  Doa atau Meditasi sejenak

Ø  Kredensial dari wakil – wakil yang menghadiri persidangan

Ø  Pemilihan Pimpinan (UN General Assembly President) Majelis Umum (Biasanya dipilih dari Negara anggota secara bergilir tiap tahun)

Ø  Pemilihan para pejabat dari komite – komite utama

Ø  Pemilihan para wakil pimpinan (Vice President of the General Assembly)

Ø  Tata kerja, Pengesahan Agenda Persidangan

Ø  Perdebatan (Member of the UN Debate)

Disini ada sejumlah agenda atau topic – topic yang disiapkan sebagai berikut :

a.    Promotion of sustained economic growth and sustainable development in accordance with the revant resolutions of the general assembly and recent UN Converences (Memajukan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan sejalan dengan resolusi – resolusi terkait UN General Assembly dan berbagi konferensi terbaru oleh UN).

b.    Maintenance of International Peace and Security (Pemeliharaan keamanan dan perdamain internasional).

c.    Development of Africa

d.    Promotion of Human Rights

e.    Effective coordination of humanitarian assistance efforts (Koordinasi yang efektif dalam bantuan – bantuan kemanusiaan)

f.     Promotion of Justice and International Law

g.    Disarmament (Pelucutan senjata)

h.    Drug control, crime prevention and combating international terrorism in all its form and manifestations

i.     Organizational, Admnistrative and other matters atau masalah – masalah admnistrasi, organisasi dan lainnya.

Sementara menurut sumber lainnya yang sangat erat kaitanya dengan sumber pertama yaitu : “Annotated preliminary list of item to be included to be provisional agenda of the Sixty-Seventh regular session of the general assembly” atau artinya rancangan draft beranotasi tentang hal – hal yang akan dimasukan dalam

konsep agenda persidangan biasa. Dari judul di atas maka dokument ini setebal 214 halaman sangat terkait dengan dokument pertama di atas. 

Resource : NetWork Group for Papua

CATE HARGRAVES : KOSMETIK LUSH, AROMA KEBEBASAN PAPUA

Lush, Melbourne

Papua Barat: Schene Of Freedom

Minggu itu di awal september adalah yang terakhir, kampanye hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat yang diadakan di Australia oleh toko kosmetik inggris, Lush. Hari itu di Swasnston street, Melbourne di depan toko kosmetik Lush tertancap bendera bintang kejora, “bendera kemerdekaan Papua keluar dari Indonesia”. Simpatisan dan pengunjung atau pelanggan Lush dating dan menandatangani sebuah petisi penting kepada Perdana Menteri Australia Mrs. Jullia Gillard.

Cate Hargraves, Manajer Lush kosmetik mengatakan mengajak pelanggan untuk menandatangani petisi kepada perdana menteri, “meminta dia untuk membela Papua keluar dari Pemerintah Indonesia, dia juga akan disemprotkan parfum dari Liberty. Hasil penjualan kosmetik akan disumbangkan ke organisasi perjuangan kemerdekaan Papua”.

Lush adalah perusahan etis, kata Cate, kita tidak menguji produk kami pada hewan, kita hanya menggunakan bahan – bahan organik atau sintetis non-beracun, kami memiliki jaringan 850 toko, tersebar di 50 Negara, itu jaringan ideal untuk mendukung dampak negative pernikahan guy (pasangan sejenis), penyelamatan hiu dan perjuangan Papua Barat di Indonesia. Papua Barat adalah tetangga langsung Australia, jadi ini (kampanye) tentang kita, “kami percaya setidaknya kami dapat meningkatkan kesadaran”. Kampanye seperti ini juga diselenggarakan di Inggris, Irlandia, Belanda dan Selandia Baru. Cate mengatakan, ini adalah pertama kalinya kampanye diselenggarakan dalam rantai jaringan toko Lush, kosmetik Lush “Aroma Kebebasan”.

Resource : ABC Network, RADIO AUSTRALIA

CALON NEGARA BARU DI PASIFIK, PERJANJIAN NOUMEA 1998 NEW CALEDONIA REFERENDUM 2014

Kanaki Melanesian (Penduduk Pribumi New Caledonia)

Salah satu negeri yang siap menjadi calon Negara baru di pasifik, terletak di Pacific selatan (South of Pacific) adalah Pulau New Caledonia, wilayah ini bagian integral dari Republik Prancis yang mempunyai satu status tertentu yaitu Propinsi di luar teritori (Overseas Theritory), itulah Kaledoni Baru yang oleh Prancis disebut Nouvelle Caledonie (New Caledonia). Kepulauan ini terletak di sebelah Timur Australia, sebelah Selatan Vanuatu, sebelah Barat Fiji dan sebelah Utara Selandia Baru.

Sejarah politik mengungkap pulau New Caledonia pertama kali ditemukan oleh James Cook pelaut Eropa pada tahun 1774, baru pada tahun 1853 setelah penemuan Nikel, New Caledonia dianeksasi paksa oleh Perancis, kepentingan politik Prancis juga sebagai tujuan politik Prancis untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik. Awal mulanya New Caledonia digunakan sebagai tempat pembuangan orang – orang yang dihukum berat, disamping itu Amerika juga menggunakan New Caledonia sebagai pangkalan militer. Antara tahun 1864 – 1897 ada sekitar 21 ribu orang tahanan dipindahkan oleh Prancis ke pulau ini menyebabkan konflik dengan penduduk pribumi “Kanaki”.  Sebagai “Ras Melanesia” (Melanesian Kanak), penduduk Kanaki merasa penjajahan Prancis dan pembuangan orang – orang tahanan “telah membuat tanah mereka diperkosa sehingga menyebabkan perselisihan panjang”. Pasca perang dunia ke-II (World War II) sekitar tahun 1956 Penjajahan Prancis makin kejam, New Caledonia di adopsi menjadi Propinsi milik Prancis berdasarkan konstitusi I.985 Prancis, orang Kanaki hanya dibolehkan tinggal ditempat – tempat tertentu saja dan atas perijinan pemerintah Prancis. Saking seringnya terjadi pertengkaran antara penduduk asli dan pendatang maka melalui Komite Dekolonisasi PBB ditetapkanlah New Caledonia menjadi wilayah Non-Self Govenming Territories (Wilayah tak berpemerintahan sendiri) dari Prancis. Pada tahun 1984 Majelis Prancis mengesahkan Undang – Undang yang memberikan Otonomi Internal kepada New Caledonia (Internal Autonomy to New Caledonia) sebagai respon pemerintah Prancis terhadap konflik yang mulai sering muncul dengan penduduk asli.

Wanita Tradisional New Caledonia (Suku Jawa Indonesian)

Saat ini Prancis masih mempertahankan New Caledonia dengan membentuk pemerintahan di wilayah ini dipimpin langsung oleh Prancis, Presiden Prancis terkini, Francois Hollande yang terpilih melalui Pemilu 6 Mei 2012 lalu adalah juga Presiden yang sama untuk New Caledonia saat ini. Pulau New Caledonia hanya dibatasi dengan dipimpin oleh seorang kepala Pemerintahan sejajar dengan Gubernur kalau di Indonesia, Philipie Gomez adalah kepala pemerintahan New Caledonia saat ini, terdapat perwakilan majelis nasional dua kursi diisi anggota dari New Kaledonia, salah satunya mengisi kursi senat Prancis.

Monument World War II at Noumea

Pada tahun 1998 di kota Noumea (Calon Ibu Kota Negara New Caledonia), terjadi jajak pendapat mengenai status masa depan New Caledonia, melalui jajak pendapat ini lahirlah perjanjian Noumea yang menyetujui menunda referendum hingga 15 sampai 20 Tahun lagi bagi penduduk asli New Caledonia. Sepanjang waktu tersebut, Prancis tetap mengontrol keimigrasian, Kepolisian, Militer, Luar Negri termasuk mata uang New Caledonia.

Perkembangan terbaru, pada Agustus 2012 di Fiji melalui pertemuan MSG (Melanesian Spearhead Group’s), isu proses dekolonisasi masyarakat melanesian kanak telah menjadi topic utama Negara – Negara anggota MSG yang terdiri dari Vanuatu, PNG, Fiji, Tuvalu, Samoa juga Australia dan Selandia Baru. Dalam pertemuan MSG telah mengambil kesepakatan untuk terus memantau proses Perjanjian Noumea 1998 sampai penduduk Kanaki memutus sendiri referendum mereka apakah berdiri sendiri sebagai Negara atau integrasi bersama Prancis, MSG juga akan memberikan temuan hasil monitoring perjanjian Noumea kepada PBB.

De Solle Houttel at Noumea City

Selamat saudara – saudariku “Melanesian Kanak”, teruslah berjuang menuju kemenangan hak menentukan nasib sendiri…

PROFILE COUNTRY

Nama Resmi :        

Territoire des Nouvelle Calledonie et (Territory of New Caledonia Dependencies)

Ibu Kota

“Noumea City”

Lagu Kebangsaan

“Marseille”

Populasi Penduduk

“270.789 Jiwa” terdiri dari Melanesian 44,6%, European 34,5%, Walisian, 9,1%, Tahitian, 2,7%, Indonesian, 2,6%, Vietnam, 1,4%, Ni-Vanuatu, 1,2% lainnya, 3,9%.

Agama

“Katholik Roma 60%, Protestan 30%, Islam 5% dan Lainnya 5%”

Beautifull Beach New Caledonia

Bahasa

“Prancis” Comptoirs Francais du Pacifique (CfP Franch)

Hari Nasional

“Bastille Day 14 July 1789)”

Map of New Caledonia

Resource : Wikipedia.org

WEST PAPUA SAAT INI DAN KE DEPAN PALING PENTING

Rencana Pembangunan Space Port Biak

Papua saat ini sedang berkembang menuju wilayah yang paling penting dikhawasan Asia – Pasifik. Dinamika perkembangan Papua pada intinya meliputi berbagai sector seperti ekonomi, budaya, politik dan juga keamanan.

Sektor ekonomi menunjukan, Papua sebagai daerah tropis yang paling kaya sumber daya alamnya (natural resource), sector budaya menonjolkan eksotik panorama wisata alam dan kepulauan yang paling menggagumkan termasuk corak kehidupan tradisional yang masih dipertahankan oleh lebih dari 250 suku penghuni bumi Papua. Sector Politik menunjukan irama yang cukup dinamis sepanjang lebih dari enam puluh tahun terakhir salah satu hal yang terbukti yakni perubahan demi perubahan nama yang diberikan terhadap Papua (Oktovianus Pogau/suarapapua.com menyebutkan sekitar tahun 200 M Claudius Ptolomeus menyebut Papua dengan nama Labadious hingga terakhir 1 Januari 2000 mantan Presiden RI Abdurahman Wahid memaklumatkan nama Irian Jaya diubah menjadi Papua), sector keamanan Papua misalnya menyimpan sejarah panas perang dunia ke-II dan perang dingin (cold war) antara block uni-soviet (timur) dan sekutu (barat).

Luna 16 Satelit Rusia

Prospek Papua ke depan sesungguhnya sudah bisa dibaca sejak dini, scope geopolitik dunia membuktikan ke-tiga kekuatan global masing – masing AS (Amerika Serikat), China dan Rusia mulai melirik Papua untuk dikuasai dan dipengaruhi. Jauh sebelumnya AS yang sesungguhnya sudah menguasai khawasan ini (Papua), AS memaksa Jepang menyerah pada era World War II 1942 – 1945, Belanda paksa keluar dari Papua melalui New York Agreement 1962.

Memasuki Abad ke-21 isu paling mutakhir dipertahankan oleh ke-tiga kekuatan utama global, Rusia menolak Christmas Island (Australia) dan memilih pulau Biak sebagai base lunch satelit, Pemerintah Federasi Rusia bahkan berencana menggelontorkan U$. 40 juta Dolar AS untuk kepentingan proyek pembangunan Airlunch system dan pembangunan space port peluncuran satelit.

Sementara itu Amerika Serikat justru melalui investasi Freeport Mac-Mooran berencana memperpanjang kontrak hingga 2041 untuk mengeksplorasi perut Bumi selatan Papua, meskipun saat ini 90,64 persen saham dikuasai Mac-Mooran sedangkan 9,36 persen dikuasai Jakarta.

Perlahan namun pasti pengaruh kekuatan China mulai merembes menguasai sektor – sektor penting investasi di Papua. Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi bersama Bupati Kabupaten Manokwari bahkan diundang oleh Grup Investor China SDIC (State Development and Investment Corporation) ke Beijing China, proyek pembangunan pabrik sement berkapasitas 2,5 miliar matriks ton di Kabupaten Manokwari telah mejadi target – target investasi SDIC di Papua, selain itu pilot project MP3EI (Master Plan for Acceleration and Expansion of Economic Development) Garuda bahkan berencana membuka akses penerbangan (flight) Jayapura – Guanzou (China).

Inilah yang kemudian membuat Papua paling penting bagi dunia saat ini, Amerika bahkan jauh – jauh waktu telah membentu tiga Armada pertahanan di khawasan Asia – Pasific untuk mengendalikan khawasan yakni melalui pangkalan militer Okinawa – Jepang (Sekarang ditutup dan akan bergeser ke Hawai), Pangkalan Militer Guam dan Pangkalan Militer/ Marinir (Darwin) Australia. Sekalipun China menanggapi pergeseran kekuatan Amerika sebagai mental perang dingin Amerika justru menambah dan selalu akti mengupgrade armada pertahanan di khawasan.

Demikian fakta singkat saking pentingnya Papua saat ini dan kedepan.

Lubang Raksasa Eksplorasi Sumber Daya Alam Papua oleh Freeport AS

Resource : Personal Article

MAKNA TERTENTU DIBALIK PERNYATAAN GUBERNUR PAPUA BARAT SOAL TERORIS

Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi. Gubernur Papua Barat

Pagi hari ini, Senin 10 September 2012 harian lokal “Media Papua” merilis Headline News pemberitaanya bertajuk “Tidak Ada Teroris di Papua Barat” sebagaimana hal ini adalah pernyataan orang nomor satu di Propinsi Papua Barat sebagai Kepala Daerah Propinsi yakni Brigjen (Purn) Abraham Oktovianus Atururi. Kelanjutan pernyataan lainnya yaitu “kalau mau bilang Orang Papua mau Merdeka itu ada, tetapi kalau Teroris itu tidak ada, Teroris itu ada di Jawa, demikian deretan pernyataan Gubernur yang dirilis media lokal Manokwari tersebut.

Meskipun sederhana dan tidak ada detil uraian yang dapat diberitakan dari pernyataan sosok Pejabat Gubernur, namun setidaknya terdapat makna – makna tertentu dari pernyataan tersebut. Beragam person tentunya miliki beragam persepsi soal pernyataan ini, tetapi hal – hal penting bisa ditarik oleh Imagine kita. Pernyataan ini dikeluarkan sosok Gubernur yang mantan militer setelah beberapa hari sebelumnya Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpau membantah dan mengatakan “tidak ada Densus 88 yang ditempatkan di Papua”.

Pernyataan – pernyataan ini keluar ternyata disaat yang bersamaan sedang terjadi pergantian pejabat Kapolda Papua dari pejabat yang lama Irjen Pol B.L Tobing yang dimutasi tugas ke Mabes Polri digantikan Irjen Pol Tito Karnavian berdasarkan surat telegram KAPOLRI No : ST/1768/IX/12 tertanggal 3 September 2012. Track record Pejabat Polda yang baru ini menurut beberapa sumber mengungkap bahwa Irjen Pol Tito Karnavian pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 jebolan Massey University Auckland Selandia Baru ini adalah Perwira Polri yang termasuk paling sukses dalam setiap menjalankan penugasan. Pernah memimpin tim Kobra saat sukses mengungkap dan menangkap Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Pak Tito juga pernah memimpin Tim Densus 88 yang mempin operasi penumpasan janringan teroris Dr. Azari di Batu, Malang Jawa Timur tahun 1995, juga kejeniusan Tito dalam mengungkap Noordin M. Top telah mengantarkan Tito meraih jabatan – jabatan penting di Mabes POLRI.

Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat Papua soal sosok Kapolda eks Densus 88, Olga Hamadi aktifis Kontras - Papua mengatakan “Pesimis terhadap pergantian Kapolda seperti ini, karena pasti cara – cara pendekatan yang digunakan masih dengan kekerasan (represif), latar belakang mempengaruhi kinerja, kalau boleh memilih bisa diangkat figur lain selain Tito”.

Apakah ini adalah relasi lintasan pernyataan pejabat Papua Barat yang mengatakan “Tidak Ada Teroris Di Papua Barat”?.  sehingga orang Papua tidak perlu khawatir dengan Kapolda yang pernah mempin Densus 88 POLRI pada Desember 2009 lalu, artinya masyarakat tidak perlu resah dan khawatir. mencermati konteks Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pasal 48 ayat 5 mengatakan bahwa "Pengangkatan Kapolda Papua dilakukan oleh Kapolri berdasarkan persetujuan Gubernur Propinsi Papua, Otomatis pernyataan pejabat Gubernur tersebut sudah cukup menjadi legitimasi ke-dua Propinsi untuk menerima sesosok Kapolda Pak Tito. Anehnya mencermati dramatisasi ini bila merujuk pada type Mabes POLRI Papua adalah Type A yang berarti tingkat gangguan keamanan cukup tinggi sehingga Kapoldanya harus Inspektur Jendral alias bintang dua. Jikapun demikian maka, “makna tertentu para pejabat di atas mendekati hasil publikasi jurnalis Hyden Cooper dan Lisa Main dari ABN News Australia. Skuad anti-teroris yang di danai AFP Australia telah melancarkan Kampanye berdarah terhadap aktifis Papua”. 

Resource : Personal Article

KEBAHAGIAAN ADALAH JALAN TETAPI BUKAN TUJUAN

Perlu untuk sebelumnya kita mengetahui pengertiaan kebahagiaan, menurut www.artikata.com kebahagiaan adalah “keadaan atau perasaan senang dan tenteram”. Mahatmah Gandhi mengatakan, “Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony”, menurut situs lifeoptimizer, “your happiness is your decision to make”. Pada kesimpulannya pengertian ini telah mengantarkan kita untuk mengerti bahwa kebahagiaan adalah pribadi kita sendiri (keadaan atau perasaan) yang di alami (in harmony) sebagai keputusan (decision).

Bagaimana hal itu terjadi ? Andre W. pada session Action & Wishdom mengatakan, “Pada hakekatnya manusia ditakdirkan untuk bahagia”, dan memang sesungguhnya kebahagiaan ini telah ada dalam diri setiap orang. Namun sayangnya kebanyakan dari kita lebih menyukai untuk mengejar dan mencari kebahagiaan dari luar diri kita sendiri, bukan dari dalam diri kita.

Stormy Ways

Sesesorang yang mendukung pendapat Mr. Andree mengatakan, hal ini tidak salah karena memang sejak kecil, kita telah diajarkan tentang “bagaimana mencari kebahagiaan diluar kita. Contohnya,  !, seorang ayah berkata pada anaknya “kamu harus juara satu di kelas, kamu harus naik kelas, maka ayah akan membelikan mu Handphone/Gadged yang popular di masa kini”, atau “nasihat kamu harus bisa sukses agar hidup mu bahaga”. Inilah pembelajaran yang membentuk kita sejak kecil, melalui sudut pandang inilah kemudiaan kita gunakan untuk menemukan kebahagiaan. Jadi singkatnya kita telah diajarkan (dikondisikan) untuk menganut sudut pandang tentang “kebahagaiaan bersayarat, sayangnya bukan kebahagiaan sejati”.

Tidak masalah, atau bukan soal jika tiba pada paragraph yang terlewati di atas kita mengetahui ekses sesungguhnya yang terjadi dengan “soal kebahagiaan”. Karena di dalam kebahagiaan tidak ada keharusan untuk terikat pada hasil (akhir).  Point penting yang patut ditanamkan seumur hidup kita adalah, “kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari”, inilah yang membawa kita melalui cara yang namanya sangat sederhana yaitu; “KEBAHAGIAAN ADALAH JALAN, TETAPI BUKAN TUJUAN”. Satu hal yang menjadi saran dari pada cara di atas yaitu paling sempurna diungkap alkitab kepada umat Kristen, lebih berbahagia adalah orang yang memberi dari pada menerima (Kisah Para Rasul 20:35).

Saya bahagia menulis, karena anda bahagia membaca “KEBAHAGIAAN ADALAH JALAN TETAPI BUKAN TUJUAN”

Resource : Personal Article

EKSISTENSI DAN SOROTAN TERHADAP DENSUS 88 DI PAPUA

Personel Densus 88 POLRI

Menjelang minggu akhir Agustus Tahun 2012, unit khusus anti-teror POLRI (Kepolisian Republik Indonesia),  Densus 88 (Detasemen Khusus) mendapati sorotan yang cukup tajam di Australia.  Media Australia mempublish keterlibatan Densus 88 dalam kematian aktifis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Mako Tabuni pada awal Juli Tahun 2012 lalu. Dimana saat itu Mako Tabuni dieksekusi diluar batas kemanusiaanya yang wajar oleh pasukan elit rahasia di pagi hari sekitar pukul 09.00 

Waktu Papua. Korban, Mako Tabuni mengalami lebih dari satu luka tembak ditubuhnya oleh senjata api otomatis, tidak diketahui siapa yang secara rahasia menggunakan kekuasaan mencabut nyawa Mako Tabuni pagi itu ? Polisi dalam siaran pers pada hari itu kemudian mengungkap, “korban Mako Tabuni ditembak oleh petugas (Polisi) karena berusaha melawan saat hendak ditangkap”. Selanjutnya kedua Jurnalis ABC News Australia Hyden Cooper dan Lisa Main berhasil mengunjungi Papua Pada bulan Juli 2012 kemarin.  Kedua jurnalis mengungkap telah menjumpai banyak orang di Papua. Ada banyak fakta diungkap salah satu yang menggegerkan disoroti adalah Densus 88, Unit kontra terorisme Indonesia yang dibentuk berdasarkan kerja sama AFP (Australian Federal Police) dan pejabat POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) untuk kepentingan pemberantasan terorisme.

Colt M.4 Bantuan AFP Australia

Bagian dari kebijakan kontra-terorisme Densus tidak hanya kepentingan Indonesia saja, Densus 88 juga bagian dari kepentingan Australia. Faktanya logo Densus 88 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/756/X/2005 tentang Pengesahan Logo Densus adalah angka korban jiwa 88 orang asing yang mana paling banyak saat itu adalah warga Negara Australia pada peristiwa Bom Bali tahun 2002 silam.  Berlogo burung hantu (predator), menjadikan Densus 88 adalah pasukan elit pemangsa yang diarahkan untuk menumpas jaringan perkembang - biakan teror di Indonesia sampai ke akar – akarnya.

Pengaruh ancaman terorisme di Indonesia membuat Australia juga merasa tidak nyaman, bisa dikata mengancam Indonesia juga ancaman terhadap Australia. Mengimbangi impact teror, respon Pemerintah Australia adalah melalui AFP untuk men-support kekurangan yang ada pada POLRI termasuk dalam hal ini pembentukan unit khusus anti-teror Densus 88. Menurut sumber, AFP memberikan pelatihan dan mendanai unit khusus anti –teror POLRI (Densus 88), sumber AFP pada session interview mengatakan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 $.314.500 dalam bentuk kendaraan bermotor penyediaan sarana telekomunikasi dan peralatan computer diberikan kepada POLRI untuk kepentingan anti-terori termasuk juga memberikan bantuan peralatan persenjataan, Senapan serbu type colt M4 5,56 MM dan laras New Styr AUG yang saat ini digunakan Densus 88.

Sepak terjang pasukan elit ini cukup signifikan, berbagai pelaku atau tersangka teroris, sebut saja Nordin M. Top, Imam Samudra termasuk Dr. Azhari dan jaringannya berhasil ditumpas baik hidup maupun mati. Keterampilan mengelolah kerja sama yang baik dengan operator seluler juga jaringan internet membuat Densus 88 termasuk dalam jajaran pasukan elit terbaik.

Pelibatan Densus 88 di Papua

Sumber – sumber transparan telah mengungkap dalam melancarkan operasi kontra- terorisnya, Densus 88 diduga tidak menggelar operasi kontra teroris melainkan juga menyebarkan sayap operasi hingga non terorism, salah satunya operasi terhadap kelompok yang dituduh separatis Papua Merdeka (Papuan Movement Freedom) di Propinsi Papua dan Papua Barat. Berbagai aktifis pejuang non-kekerasan yang diprioritaskan (spionase) agen intelijen kemungkinan telah menjadi target Densus 88 dalam operasi – operasi rahasiannya.

Sebuah sumber mengungkap, pada Desember 2009 operasi pasukan elit ini berhasil menembak mati tokoh utama TPN/OPM Kelly Kwalik di Timika, Papua.  Ikon pejuang kemerdekaan Papua ini menurut beberapa sumber mengatakan bahwa “korban ditembak mati karena berusaha melawan petugas”, sebelumnya berbagai tuduhan diarahkan terhadap korban akibat berbagai insiden bersenjata di areal tambang Amerika Freeport Mac-Moran. Tetapi setelah kematian yang bersangkutan, drama kekerasan tidak perna surut di areal explorasi tambang emas dan batubara milik Freeport Mac-Moran.

Mako Tabuni (Victims)

Tiga tahun setelah mengeksekusi Kelly Kwalik, pada pagi Kamis, 14  July 2012 di Perumnas III Waena Abepura, rentetan tembakan senjata api terdengar memecah pagi yang cerah itu. Mako Tabuni tokoh karismatik KNPB harus merenggang nyawa diterjang peluru – peluruh laras super canggih milik anggota POLRI. Trauma psikis memaksa banyak saksi mata pada pagi itu tidak berani untuk mencerita apa yang dilihat terjadi pada pagi itu terhadap korban, terkesan tidak banyak media nasional Indonesia yang berani mengungkap fakta sesungguhnya yang terjadi hari  itu kecuali merilis pernyataan para pejabat kepolisian republik Indonesia. “Mako Tabuni terpaksa ditembak, ketika hendak melawan petugas saat akan ditangkap”.  Mako Tabuni menggenggam senjata api pistol dan berusaha melawan Polisi, Mako Tabuni adalah orang yang di cari dalam kaitan kasus tertembaknya warga Negara Jerman Dietmar Pieper di pantai Base – G Jayapura”, adalah rangkaian tuduhan yang menjadi pernyataan POLRI terhadap korban Mako Tabuni. Saat – saat terakhir ini tidak pernah ada pembelaan atau klarifikasi dari pihak KNPB mengenai tuduhan POLRI terhadap Mako Tabuni atau jika KNPB adalah organisasi kekerasan maka POLRI tidak hanya menembak mati seorang Mako Tabuni tetapi organisasi dan pengurus KNPB bisa dituntut sesuai hukum tetapi nyatanya tidak.!

Aksi Australia

Jurnalis ABC News Hyden Cooper dan Lisa Main pada suatu kesempatan dalam temu dialog interaktif di media ABC News secara transparan mulai mengangkat hasil kunjungan mereka di Papua. Banyak orang di Papua membuat laporan journalistic tentang keterlibatan Densus, 88 tentang skuad anti-terorisme yang di danai pemerintah Australia ini telah melancarkan kampanye berdarah terhadap aktifis Papua, Mentri Luar Negri Australia Bob Carr akhirnya mengakat bicara dan mengatakan, Australia melatih pasukan Desnus 88 karena ingin Indonesia punya kapasitas anti-terorisme yang kuat, “tapi bukan untuk menumpas pemberontak”, kami telah meminta Indonesia untuk melakukan pengusutan terhadap kematian Mako Tabuni. Sementara itu partai hijau Australia mengatakan, “tidak ada checks and balances yang memadai tentang bagaimana pelatihan dan peralatan AFP digunakan, AFP sebaiknya berhenti melatih satuan – satuan anti terorisme di Indonesia sampai investigasi dilakukan atas pelanggaran HAM di Papua.

Respon Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus mengatakan bahwa pernyataan Mentri Luar Negri Australia bisa menyuburkan separatis, Mako Tabuni adalah urusan dalam negri Indonesia, tidak perlu Australia mencampuri.  Pihak Kedutaan Besar Indonesia di canbera Australa mengatakan, mengirimkan pasukan ke berbagai daerah di Indonesia adalah hak pemeritah Indonesia selama masih mengikikuti prinsip dasar Hak Asasi Manusia, Kedutaan juga menyampaikan penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia sementara kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan akan ditangani secara hukum.

Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, investigasi jurnalis Australia perlu juga dilakukan oleh POLRI terhadap berbagai kasus kekerasan di Papua.  Saat ini sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil di Papua tidak pernah ditemukan pelaku yang bertanggungjawab untuk dibuktikan ke Pengadilan yang adil. Satuan – satuan keamanan organik Indonesia baik, TNI, POLRI juga INTELIJEN telah banyak ada di Papua tetapi tidak ada yang mampu mengungkap atau menetralkan iklim kekrasan yang ada di Papua. Situasi makin tidak menentu ketika aparat keamanan terutama POLRI juga menjadi korban kekerasan, padahal satuan – satuan keamanan di Papua telah diback –up juga oleh satuan keamanan non-organik milik Negara. Satuan – satuan keamanan ini juga dirasa kurang oleh Negara sehingga Densus 88 telah dipastikan untuk ikut menggelar operasi anti-terorisnya yang diarahkan kepada aktifis dan warga sipil Papua yang dituduh separatis.

Resource : Personal Article

WARTAWAN DI PAPUA AGEN INFORMAN TNI

Ilustrasi Jurnalis

Informasi ini beredar via sms (short messeage service) pada awal juni 2012 lalu, menyebutkan para wartawan sebagai berikut ; (1). M. Imran, (TV One), (2). Roberth Vanwi (Suara Pembaharuan), (3) Aman Hasibuan (Bisnis Papua dan Radio Elshinta), (4). Alfius (Pacific Post), (5). Rio (Radio Enarotali), (6).  Agus Suroto (Metro TV), (7). Evarianus M. Supar (Wartawan Antara Perwakilan Timika),  (8). Anis (Kontributor SCTV Mimika), (9).  Odi (RRI Sorong), (10). Jeffry (Radar Sorong), (11). Angelebrtha Sinaga (Pacific Post). Berasal dari informasi www.facebook.com yang dikutip dari document Komando  Daerah Militer XVII Cenderawasih, Satuan Tugas Bantuan 6, data agen informasi PAM-RAHWAN yang ditandatangani oleh Ahmad Fikri Musmar (Kapt Infantri NRP 11970044410576).   

Lebih dari dua bulan pasca pemberitahuan Wartawan menjadi informan agen intelijen TNI, tepat pada bulan Agustus tahun 2012, SMS serupa kembali beredar, berikut kutipan sms “lagi wartawan di Papua bekerja sebagai agen informan TNI/Kopasus ditanah Papua (Bagian II) ini daftar nama mereka : (1). Riri (Kontributor Radio KBR68H di Jayapura), (2). Tety Sanda (dulu Papua TV sekarang Papua Barat TV), (3). Franky Felle (Pacific Post), (4) Dani (RRI Jayapura), (5). 


Gonzales (dulu wartawan Tabloid Jubi, sekarang Meruke Post), (6). Eduard (RRI Merauke), (7). Gosti (wartawan di kotaraja), (8). Angelebrtha Sinaga (Pemred Pacific Post). Sumber; www.facebook.com dikutip dari document serupa melalui Ahmad Fikri Usman (Kapt Infantri)

Ketua AJI (aliansi Jurnalis Independen) Papua, Viktor Mambor mengatakan, sangat prihatin dengan pemberitaan wartawan yang jadi agen informan TNI, menurut Viktor, wartawan bekerja demi kepentingan publik, berdasarkan UU Pers, wartawan tidak bekerja atau memihak kepentingan manapun termasuk Pemred media sekalipun. Pemberitaan yang marak di dunia maya sangat mengganggu psikis dari wartawan lain yang bekerja dengan jujur di papua (Tabloid Bintang Papua 17/7). “M” salah seorang wartawan media lokal di Manokwari mengatakan, heran melihat wartawan radio bisa menggenggam camera digital turut memotret layaknya jurnalis media cetak, parahnya kata “M” justru pada camera yang bersangkutan terdapat beberapa gambar dokumentasi sesama wartawan.   

Pertanyaan saat ini adalah, bagaimana wartawan bisa mengelaborasikan tugas atau loyalitasnya pada TNI atau Intelijen ? jikapun demikian, maka wartawan tentu telah melanggar Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers yang mana diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Atau mereka bukan wartawan, mereka adalah kalangan yang mencatut nama institusi TNI ? otoritas TNI miliki kewenangan untuk melaporkan hal tersebut untuk kepentingan penuntutan secara hukum. Jikalau kondisi demikian adalah bagian dari scenario intelijen TNI di Papua maka Papua bukanlah tempat strategis untuk scenario tersebut, seharusnya scenario yang dirancang TNI merujuk pada kepentingan perang dalam skema gelar operasi militer perang.

Resource By : Networking Group