BERPIKIR DAR SISI TARGET (KORBAN)

guns_shot_illustrasi_moriand

Dietmar Pieper (55) Pemegang Paspor turis berkewarganegaraan Jerman bersama Istri Eva Medina (50) kewarganegaraan Spanyol di berondong tembakan senjata otomatis di pantai Base-G Jayapura sekitar pukul 11.30 Wit. Korban Dietmer Pieper mengalami luka tembak di paha kiri dan dada namun Eva Medina selamat dari guns incident. sementara itu di Mulia – Puncak Jaya, Seorang Guru SD Inpres Dondobaga beridentitas Anton Arung Tambila (36) ditembak pada petang hari, Selasa, 29 Mei 2012. Korban sempat
dibawah ke rumah sakit umum Mulia oleh keluarga, namun tidak tertolong dan meninggal dunia di rumah sakit sekitar pukul 19.30 waktu Papua.   

Penembakan kedua warga di atas bisa diukur dari berbagai aspek melalui berbagai pemikiran, Namun secara singkat bisa dimulai dari fakta lapangan yaitu Pertama insiden penembakan Dietmar Pieper di Pantai Base G Jayapura dan Penembakan Anto Arung Tambila di mulia, Puncak Jaya, Kedua, Penembakan Jayapura terjadi pada siang hari sekitar pukul 11.30 waktu Papua sementara di puncak Jaya terjadi pada petang hari dalam hari yang sama yaitu Selasa, 29 Mei 2012. Ketiga, penembakan Jayapura menargetkan seorang warga negara asing (Jerman) sedangkan penembakan Puncak Jaya justru menargetkan seorang guru SD. Ada begitu banyak fakta lapangan yang bisa diungkap selain dari ke-tiga fakta lapangan ini, namun setidaknya fakta – fakta ini mampu mengantar sedikit informasi untuk “berpikir dari sisi target atau korban”.

Berdasarkan informasi Dietmar Pieper (55) dan Istri Eva Medina (50) masuk ke Papua –Jayapura menggunakan Passpor turis, berlatar belakang profesi sebagai ilmuwan yang pernah bekerja pada institiute mikrobilogi Universitay of Stuttgart, Jerman. Pemerintah Negara Jerman adalah Negara Parlementer dengan Kanselir sebagai pemegang Pemerintahan, Jerman dewasa ini termasuk salah satu Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi penerapan Hak Asasi Manusia. Jerman dalam satu kesempatan pada sidang Universal Perodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB di Geneva, Swiss 23 Mei 2012 kemarin sempat mendesak tahanan politik di Papua Filep Karma dibebaskan. Aspek relasi pertahanan antara Jakarta – Berlin memperlihatkan adanya tawaran Tank Tempur Utama atau Main Battle Tank (MBT) klas retrofit yang direncana jual ke Indonesia untuk memodernisasi pertahanan Indonesia, termasuk didalamnya ada rencana joint production bersama PT Pindaad. Melalui potret pintas demikian, tentunya bisa dibayangkan bahwa Jerman sebagai Negara yang punya bargaining position dengan Pemerintah Indonesia.

Lain halnya dengan korban Anton Arung Tambila (36), korban adalah seorang yang berprofesi sebagai guru SD Inpres di Dondobaga Mulia, puncak Jaya. Korban berasal dari suku Toraja.  Kemajuan pendidikan Kabupaten Puncak Jaya walaupun jauh dan terisolir namun akses pendidikan gratis telah masuk dalam project program pemerintah daerah yang berorientasi pada affirmative action.

Kedua target yang menjadi korban masing – masing terlihat memiliki latar belakang yang berbeda baik secara politis. Namun dalam insiden ini terlihat motif politik yang cukup memungkinkan terjadi dibalik insiden bodoh ini. Dari sisi dampak, bahwa melalui insiden tersebut relasi antara Pemerintah Jerman dan Indonesia akan memburuk entah secara langsung maupun tidak langsung. Memburuknya relasi Jakarta – Berlin, soal Papua memiliki nilai politis tersendiri sebab Jerman dalam kapasitas sebagai Negara dalam sidang UPR Geneva menyampaikan pandangan soal perlunya dibebaskan tahanan politik Filep Karma juga dukungan mengenai Dialog – Jakarta – Papua oleh Pemerintah Jerman, dampak demikian juga mempengaruhi rencana kerja sama militer Jerman dan Indonesia. Sementara itu korban seorang guru di puncak Jaya dengan sendiri akan menghambat lajunya Otonomi khusus disektor pendidikan di Puncak Jaya dan Papua secara keseluruhan[morian].   

Resource : Personal Article

UPR GENEVA : EMPAT BELAS NEGARA RESPON SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

UN Office In Geneva (Moriand.Doc)

"Perlahan namun pasti” inilah kesimpulan singkat respon positif terhadap perkembangan Hak Asasi Manusia orang Papua yang hidup dibawah kendali rezim Pemerintah Jakarta. Sejarah mencatat bahwa sekitar empat puluh dua tahun integrasi Papua dengan Pemerintah Indonesia berbagai sumber mencatat lebih dari 100.000 orang Papua terbantai oleh keganasan militer rezim Republik Indonesia, paling menyedihkan yaitu ribuan korban tersebut tidak perna ada pihak yang bertanggungjawab atau meminta pertanggungjawaban, iklim impunitas Negara akhirnya membalut dosa sehingga ribuan nyawa melayang bak ditelan monster misterius.

UPR (Universal Periodic Review) oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva (Swiss), 23 Mei 2012 akhirnya mencatat sejarah baru bagi perkembangan situasi HAM orang Papua yang mulai mendapat simpati dan respon mengejutkan pada sidang UPR di Geneva Swiss kemarin oleh empat belas Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Swiss, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, Kanada, Yunani, Hongaria, Mexiko, Spanyol dan Norwegia. Paling tidak dapat dibandingkan kembali pada tahun 2008 lalu sidang UPR di Geneva hanya terdapat lima Negara yang mengungkap isu HAM orang Papua.

Berikut ini adalah daftar topik dan isu utama yang sempat dibicarakan oleh empat belas Negara dalam merespon situasi HAM di Papua :

-         Keterbatasan Akses Media dan NGO Asing misalnya ICRC (International Committee of the Red Cross) untuk masuk ke Papua

Empat Negara masing – masing Amerika Serikat, Prancis, Australia dan Jerman  menekankan kepada Pemerintah Indonesia secara terbuka bahwa Akses media dan NGO asing tidak memperoleh akses masuk ke Papua.

-         Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Terdapat tujuh Negara masing – masing Korea Selatan, Amerika Serikat, Australi, Swiss, Kanada, Prancis and Jerman yang mengangkat isu kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat orang Papua yang dibatasi oleh Negara, Jerman and also Kanada menuntut tahanan untuk unjuk rasa dami harus dibebaskan. Filep Karma disebutkan oleh Jerman.

-         Penggunaan pasal makar dalam KUHP Indonesia terhadap orang Papua

Ada dua Negara yaitu Amerika Serikat dan Jerman mengungkap dalam keprihatinan mereka terhadap penggunaan pasal makar dalam mengekang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kedua negara super power ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melihat kembali pasal ini dan kepada tahanan makar supaya dibebaskan.

-         Perlindungan terhadap Pembela HAM (Human Right Defender)

Sekitar tujuh Negara masing – masing, Korea Selatan, Spanyol, Kanada, Prancis, Hongaria, Norwegia dan Yunani mengungkap keprihatinan mereka soal situasi pembela HAM di Indonesia termasuk Papua yang tidak mendapat jaminan keamanan.

-         Torture (Penyiksaan) di Papua

Lebih dari empat belas Negara mengungkap keprihatinan mereka soal kasus – kasus penyksaan (Torture) di Indonesia, satu Negara yaitu Swiss mengungkap penyiksaan di Papua.

Inilah potret keprihatinan dunia terhadap situasi HAM di Indonesia secara khusus Papua, sementara itu mengenai kebijakan UP4B Jakarta terhadap Papua mendapat dukungan dari Selandia Baru. Rencana dialog Jakarta – Papua mendapat support dari Swiss dan Jerman.

Tanggapan atau respon delegasi Indonesia dalam sidang UPR Geneva yaitu diundanganya Special Rapporteur on Freedom of Expression untuk masuk ke Indonesia. Semoga dengan masuknya Special Rapporteur ke Indonesia dapat menjadi peluang penegakan HAM secara khusus di tanah Papua.

Resource : Personal Article
   

MENEROPONG SEPINTAS DRAMA PENEMBAKAN DI TANAH PAPUA

Penembakan Papua.(ilustrasi moriand)

Sengaja dibuat judul demikian agar lebih sederhana tanpa harus menyinggung pihak mana atau siapapun dimanapun berada. Judul “Meneropong drama tuduhan penembakan di Tanah Papua” diangkat mengingat media nasional terutama Tribun News, Kompas, Media Indonesia, Viva News dan lain lain dalam tiga hari terakhir ini paling marak mengulas pemberitaan seputar penembakan di Papua.
Read More

Adapun insiden penembakan yang mulai jadi polemik media yakni penembakan warga sipil di Kampung Nomowodidie distrik Bogobaida, Paniai oleh oknum Brimob yang melukai Melianus Kegepe, Lukas Kegepe, Amos Kegepe, Alpius Kegepe serta satu orang lainnya Koran tewas yang belum diketahui identitasnya pada Selasa, 15 Mei 2012 pukul 20.00 Wit, serta tukang ojek Arkilaur Refwutu (48) yang ditembak saat mengantar penumpang di Kampung Yalinggua – Mulia, Puncak jaya pada Kamis, 17 Mei 2012 pukul 09.00 Wit. Namun ketika berdiskusi mengenai tragedi ini justru media Jakarta mengungkap polemik di kalangan elit.

Drama penembakan di Papua dalam lintasan sejarah sebenarnya telah berlangsung sejak dahulu kala dimasa Jepang, Sekutu hingga Belanda. Namun drama penembakan di Papua paling mengerikan terjadi pasca pra aneksasi west new guinea (Papua) melalui Komando Trikora pada pertengahan Desember tahun 1961.  Drama operasi – operasi rahasia (secreet operation) mulai menciptakan ruang konflik hingga drama penembakan terjadi di Papua antara tahun 1960an tersebut. Secara diam – diam pihak intelijen asing mulai terlibat secara rahasia dalam berbagai persitiwa yang penuh konfirasi di Tanah Papua. Sekitar tahun 1967 sebagai akibat jasa CIA (Central Inteligence Agency) kepada Brigjen Soeharto yang membantu proses kudeta rezim komunis Soekarno maka Soeharto menyerahkan Freeport, Timika melalui kontrak kerja I penambangan mineral kepada Mac Moran AS. TNI melalui Soeharto dalam peristiwa tersebut diduga bekerja sama dengan kapitalis asing tanpa melibatkan Negara. adapun Ir. Soekarno sebagai Presiden RI diabaikan apalagi orang Papua pemilik emas, inilah menurut saya cikal bakal perlu hadirnya drama tuduhan penembakan di tanah Papua dalam politik intelijen.

Meneropong lebih detil ternyata melimpahnya stok sumber daya alam tanah Papua adalah biang bagi pihak asing untuk melesetarikan kepentingannya dengan militer Indonesia. Praktiknya elit militer Indonesia terpaksa harus masuk dalam urusan politik Negara, salah satunya dengan dibetuk dwi fungsi ABRI oleh Soeharto. Dilestarikannya drama penembakan di Papua oleh kelompok rahasia (secreet groups) mungkin adalah bagian dari politik militer melalui Intelijen.

Dibelahan dunia lain terdapat beberapa negara kaya sumber daya alam yang sering jadi korban politik ini seperti Libya, Afganistan. Negara Irak dalam kekuasaan Sadam Husein misalnya dituduh miliki senjata pemusnah masal tetapi setelah agresi militer besar – besaran oleh AS justru tidak didapati sesuatu yang berbahaya bagi dunia. AS dan Eropa pasca perang malahan membangun kerja sama dengan pemerintah baru Irak untuk berbagi sumber daya minyak guna menunjang ekonomi mereka.

Secara singkat jika mencermati politik di atas, sama halnya dengan kisah sang ikon pejuang Papua almahrum Kelly Kwalik. Pejuang legendaris ini adalah orang yang paling dituduh dalam setiap aksi – aksi bersenjata baik secara khusus di area Tembagapura maupun diluar Tembagapura. Sayangnya Kelly Kwalik semasa hidup tidak pernah di seret ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kontroversinya adalah jika Kelly Kwalik bisa di eksekusi oleh pasuka elit Indonesia pada Desember 2009 berarti Kelly Kwalik sudah bisa dideteksi keberadaanya untuk ditangkap. Sayangnya pola demikian tidak dilakukan sehingga aktor penembak misterius di Papua tak pernah ada yang tahu hingga detik ini.

Selepas tuduhan TPN/OPM kini pelaku penembakan mulai dituduhkan pada “Kelompok Bayaran”. Sukar untuk mengungkap sesuatu yang misterius mengenai penembakan di Papua tetapi jika menghubungkan rentetan peristiwa di atas dengan adanya tuduhan “kelompok bayaran”, sebelumnya perlu untuk di uji apakah kelompok bayaran ini menggantikan tuduhan peran Kelly Kwalik atau TPN/OPM ? atau kelompok bayaran ini berdiri sendiri dan tanpa koneksi dan relasi dengan pihak Kelly Kwalik. Ketika membaca sandiwara di atas maka tidak perlu untuk menjawab pertanyaan demikian. Dapat disimak bahwa “Kelompok bayaran adalah kelompok yang dibayar oleh pihak pembayar, sebab terdapat kepentingan selepas pembayaran tersebut, jika sumber daya alam papua adalah biang petaka yang terjadi di tanah Papua maka layak meminjam pepatah Rusia : “Kerakusan akan menggali kubur mereka dengan gigi mereka sendiri”[morian]    

HAKIM BAHABOL DAN ANDY AYAMISEBA FOR THE FREEDOM OF SPEAK AND EXPRESSION

Untuk Mu Negri Vanuatu

Hakim Bahabol & Andy Ayamiseba

Hakim Bahabol dari KNPB mengklaim diri sebagai anggota Parlement Papua Barat berkunjung ke Parlemen Belanda dari partai kanan populis PVV pada awal Mei 2012 dan menyampaikan pendapat soal kekhawatiran rencana penjualan Tank Leopard Belanda ke Indonesia http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/jual-tank-pengkhianatan-terhadap-orang-papua. Sejalan dengan kehendak Hakim Bahabol, Ikon pejuang kemerdekaan Papua kini menjadi warga negara Vanuatu Mr. Andi Ayamiseba menyatakan pendapat melalui protes terhadap pemerintahnya di Port Vila - Vanuatu pada Rabu, 15 Mei 2012. Andy Ayamiseba memprotes kedatangan pesawat militer Indonesia di Port Vila, Airport yang mengangkut 100 Unit Komputer sebagai bagain dari kerja sama RI – Vanuatu dibidang  Pertahanan dan Keamanan. Protes ini mengakibatkan Andi Ayamiseba serta dua  puluhan orang lainnya dari peserta demonstrasi  protes, terpaksa ditangkap oleh pihak kepolisian Vanuatu. http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68200 .

SUDUT PANDANG : INTELIJEN DI PAPUA (PART 2)

By. Simon Rizyard Banundi

Allan Nairn Journalis & Activist/Moriand.doc

Secara factual sulit mengungkap bagaimana dan sejak kapan jika memang pendekatan keamanan untuk Papua ada dan dipertahankan secara rahasia oleh Jakarta, tetapi mengacu pada fakta yang ada, sekitar tahun 2010 lalu Allan Nairn (Jurnalis AS) melalui Blog Pribadi tertanggal 9 November 2010 dalam tajuk BreakingNews :menuliskan Secret Files Show Kopassus, Indonesia’s Special Forces, Targets Papuan Churches, Civilians. http://www.allannairn.com/2010/11/breaking-news-secret-files-show.html Alan Nairn saat itu mengungkap bocoran dokument rahasia aparat keamanan yang telah menargetkan pemimpin gereja dan pekerja – pekerja sosial dalam black list  kelompok separatis Papua merdeka.
Read More

Nyatanya bukanlah Allan Nairn seorang diri yang mengungkap praktik rahasia aktor keamanan Indonesia, tetapi selang setahun kemudian pada tanggal 13 Agustus 2011, Media Australia The Age menggegerkan publik Indonesia dengan tajk berita "Indonesia Special Forces Paranoid Over Papua" atau  Pasukan elit indonesia mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap Papua http://www.theage.com.au/national/indonesian-special-forces-paranoid-over-papua-20110812-1ir2h.html The Age menuliskan pemimpin gereja, akademisi juga wartawan telah menjadi target militer atas dukungan mereka terhadap gerakan Papua merdeka.

Naomi Robson, The Age/moriand.doc

Namun faktanya publikasi Alan Nairn serta The Age (Australia) tidak serta merta menghentikan publish informasi yang cukup menggetarkan Negara tersebut, memasuki Tahun 2012 faktanya mulai mengalami perkembangan, pada awal Februari tahun 2012, West Papua Action Team (WPAT) merilis publikasi Kopasus Organizes propaganda offensive on west papua, atau “Kopassus mengatur serangan propaganda di Papua Barat”. http://tabloidjubi.com/artikel/interviews-a-indepth-stories/16831-kopassus-organizes-propaganda-offensive-on-west-papua.  Publikasi ini mengungkap kerja sama PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) bersama Kopassus dalam menggelar pelatihan yang didanai oleh Dephan demi menstabilkan situasi Politik Papua.

bila kita mencermati fakta di atas "ketika Jakarta mengembar gemborkan pendekatan kesejahteraan sebagai soft approach untuk Papua justru bertolak belakang dengan operasi – operasi rahasia (secreet operation) intelijen actor keamanan yang di-deployed di Papua dan Papua Barat", tergambar dengan jelas bahwa sebenarnya disaat yang bersamaan (pendekataan kesejahteraan) telah ada juga pendekatan keamanan (security approach) yang terus dipeliahara secara rahasia.

Daniel L.(PWI) & Izak P. (Kopasus)/moriand.doc.

Rentetan insiden – insiden berdarah seperti, penembakan di Tembagapura, di Paniai, di Nafri, Insiden Anggota BIN yang hilang di Pantai Sidey Manokwari, Insiden Tewasnya anggota PETAPA Pasca Kongres Rakyat Papua III, penembakan pesawat Trigana di mulia puncak Jaya tidak dapat diungkap ke Pengadilan oleh penegak hukum adalah fakta – fakta bahwa patut diduga telah ada pendekatan yang bersifat tertutup dan sistematis dilakukan oleh Negara terhadap rakyat Indonesia yang ada di Papua. Ketika sang ikon pejuang Kelly Kwalik semasa hidup selalu dituduh mendalangi aksi – aksi bersenjata di Papua, ironsinya pasca yang bersangkutan dieksekusi melalui operasi rahasia dini hari sekitar tanggal 16 Desember 2009 justru insiden penembakan yang misterius gencar terjadi di Papua. Apakah ini menjadi bagian dari pendekatan keamanan yang kini menjadi domain intelijen TNI secara khusus. Iklim demokrasi Indonesia sebenarnya tidak memungkinkan hal demikian, bagaimana mungkin klaim Negara Demokrasi terbesar ketiga didunia dipertahankan sementara kekerasan dan pelanggaran HAM berlangsung secara masif dan sistematis melalui operasi – operasi rahasia.... (moriand)